BERITA DAN INFORMASI |
Program Double Master Degree dalam bidang Integrated Lowland Development
Jumat, 22 Februari 2013 | [10330 Dibaca]
Sejak tahun 2007, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya telah melaksanakan Program double master degreebidangIntegratedLowlandDevelopment and Management Planning (DD-ILDM), yang merupakan program .. dari Bappenas RI.
Calon mahasiswa dari seluruh Indonesia di seleksi secara nasional oleh Bappenas. Bagi peserta yang lulus seleksi akan mendapat beasiswa Bappenas RI untuk 6 (enam) kursus bahasa Inggris di Unsri dan 12 (dua belas) bulan kuliah di Program Pascasarjana Unsri. Selanjutnya peserta mengikuti seleksi beasiswa STUNED dari Neso dan yang memenuhi semua persyaratan akan mendapat beasiswa untuk 12 (dua belas) bulan di Unesco-IHE. Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan dan lulus ujian di Unesco-IHE dan di Unsri akan mendapat gelar M.Sc. dari Unesco-IHE dan M.Si dari Universitas Sriwijaya. Mahasiswa yang tidak mendapat beasiswa STUNED menyelesaikan ‘single degree' nya di Universitas Sriwijaya.
Sampai tahun 2013, telah dilaksanakan perkuliahan untuk lima angkatan. Angkatan kelima DD-ILDM terdiri dari 11 mahasiswa, 8 orang saat ini mengikuti perkuliahan tahun kedua di Unesco-IHE dan 3 orang mengikuti perkuliahan tahun kedua di Universitas Sriwijaya.
Universitas Sriwijaya menerima mahasiswa baru DD-ILDM angkatan tahun 2013 sebanyak 10 orang dan akan mulai Program EAP (English for Academic Purposes) di Universitas Sriwijaya mulai tahun 2013 ini.
Lima angkatan peserta DD-ILDM secara total berjumlah 52 orang dengan umur bervariasi dari 28 sampai 40 tahun (lahir 1971 sampai 1982), terdiri dari 20 wanita (38 persen) dan 32 pria (62 persen). Mereka berasal dari 14 provinsi di Indonesia, yaitu: SUMATERA (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung); KALIMANTAN (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan); JAWA ( DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur)
Secara statistik, peserta program DD-ILDM tersebut adalah dari pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten/ kota dari 14 provinsi di Indonesia (96%, 50 orang). Mereka berasal dari berasal dari Kantor Lingkungan Hidup (11, 21%), Pekerjaan Umum/ PU/ Sumberdaya Air (10, 19%), Perencanaan/ Bappeda (8, 15%), Pertanian/ perkebunan. (6, 11%), Kehutanan (6, 11%), Taman Nasional (4, 8%), Badan Pengelola DAS/ Sumberdaya Air (2), Perikanan/ Kelautan (2), Polri, Universitas dan Lembaga Non pemerintah (masing-masing 1 orang). (*Rob)
|